TOLAK KENAIKAN HARGA LPG!

WUJUDKAN KEDAULATAN DALAM PENGELOLAAN ENERGI DAN UTAMAKAN KEPENTINGAN RAKYAT DALAM PENGGUNAAN ENERGI!

Awal tahun 2014 merupakan momentum bagi seluruh rakyat untuk meletakkan kembali harapannya dalam perubahan kondisi ekonomi, politik dan kebudayaannya yang sampai saat ini masih belum terjamin khusus di negara setengah jajahan dan setengah feodal Indonesia. Cengkraman Imperialisme dengan mata rantai dalam negeri feodalisme dan juga kapitalis birokrat masih bercokol kuat dalam memamfaatkan seluruh kekayaan dalam negeri yang seharusnya dimiliki rakyat demi keuntungan mereka semata. Keculasan dan kebengisan para 3 musuh rakyat menjadi momok yang sangat menakutkan bagi seluruh rakyat yang masih tercerai-berai saat ini. Tanpa peduli momentum perayaan Tahun Baru 2014, yang disambut hangat hampir seluruh rakyat beberapa hari yang lalu, pemerintah tetap memutuskan kenaikan harga LPG (Liquid Petrolium Gas) tabung 12 kg hampir sekitar 68% yang menyebabkan harga LPG 12 kg dipasaran meroket hingga 117.000 bahkan sampai 125.000.

Berkurangnya jumlah minyak yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan kapital monopoli internasional (imperialis), menyebabkan mereka mulai mencari energi lain yang bisa mereka gunakan demi keberlangsungan proses produksi mereka. Dan Gas adalah salah satu energi alternatif tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, harga gas lebih murah dari minyak bahkan dari batubara. Kedua, cadangan gas dunia diperkirakan akan cukup sampai 245 tahun kedepan.

Oleh karenanya imperialis mulai memainkan pengaruhnya di berbagai negara-negara yang berpotensi untuk menyediakan gas bagi mereka, yang salah satu caranya adalah meng-intervensi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh permerintahan suatu negara.

Di Indonesia sendiri, yang merupakan negara dengan cadangan gas alam terbesar ke-11 dunia, dengan total cadangan 98 triliun kaki persegi dan negara pengekspor gas terbesar ke-2 didunia (BP 2011), sudah ada sekitar 148 perusahaan yang mengeksplorasi minyak dan gas dan mayoritasnya adalah asing. Tapi dibalik itu semua, sampai saat ini, Indonesia masih saja mengimpor 4 ton gas dari total 6 ton kebutuhan gas per tahunnya. Ini merupakan suatu ironi yang sangat tidak sesuai akal sehat, karena pemerintah lebih mengutamakan untuk mengekspor gas daripada menggunakannya untuk kebutuhan dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita sebenarnya tidak bekerja atas dasar kepentingan rakyat tapi bekerja dengan berorientasi pada kepentingan imperialis.

Program konversi energi minyak tanah menjadi gas yang mulai dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2007 mengakibatkan kenaikan jumlah konsumsi LPG -yang merupakan salah satu produk turunan gas- oleh masyarakat di Indonesia. Dan karena imperialis pada saat ini membutuhkan gas lebih banyak dari sebelumnya,pemerintah pun kembali menunjukkan sikap patuhnya atas kepentingan imperialis dengan menaikkan harga LPG satuan 12 kg.Alasan yang dikemukan pemerintah terkait kenaikan harga LPG 12 kg ini adalah, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang mengakibatkan naiknya harga pokok LPG yang harus dibayar karena sampai saat ini, Indonesia masih mengimpor 57% kebutuhan gas alamnya. Saat ini  harga pokok LPG menjadi Rp. 10. 785 per kg, sementara harga lama yang ditetapkan pemerintah sejak 2009 adalah Rp5.850 per kg, sedangkan sejak kenaikan yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 lalu, harga LPG menjai Rp. 9809 per kg atau Rp. 117.708 per 12kg.

Padahal dibalik alasan-alasan diatas, esensi sebenarnya dari kenaikan harga LPG 12 kg tersebut  adalah mengurangi jumlah konsumsi masyarakat akan LPG sehingga jumlah pasokan LPG yang bisa digunakan oleh imperialis akan semakin banyak.

Oleh karenanya, FMN Ranting USU dengan ini menyatakan penolakan atas kenaikan harga LPG 12 kg dan menuntut pemerintah mewujudkan kedaulatan dalam pengelolaan energi dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam penggunaan energi.