MasterPlan Percepatan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Program Milik Imperialisme
AS
“Pemuda
mahasiswa bersatu melawan Imperialisme, Feodalisme, dan Kapitalis Birokrat
sebagai dalang atas keterpurukan hidup rakyat guna mewujudkan kehidupan adil
dan sejahtera”
1.
Latar Belakang
Peradaban
dunia saat ini yang didominasi oleh imperialisme atau kapitalis monopoli asing
dibawah kediktatoran borjuasi AS sebagai tahap tertinggi dari kapitalisme
perdagangan bebas. Sistem ekonomi politik tersebut dimulai secara fulgar dan agresif sejak 2
dekade silam, ditandai oleh runtuhnya negara sosialis Uni Soviet dibawah
kepemimpinan Gorbachev sekitar tahun 1991 dari kontradiksi pokok antara blok
barat AS dan blok timur Uni Soviet. Keruntuhan Uni Soviet beserta negara-negara
bagiannya menjadikan AS sebagai penguasa tunggal atas dunia dengan segala
dominasi ekonominya dan kekuatan super militernya. Namun kemutlakan zaman bahwa
imperialisme bagaikan macan kertas yang rapuh dan siap dihancurkan oleh
peradaban zaman itu sendiri menjadi bukti yang tidak bisa dihindarkan sama
sekali. Prinsip monopoli yang berlangsung pada sistem tersebut, mau tidak mau
akan membawa malapetaka pada kehancurannya. Rakyat di seluruh dunia akan
semakin paham dan mengerti bahwa kesulitan dan keterbelakangan kehidupan mereka
sebagai dampak dari dari watak agresifitas imperialisme yang akumulatif,
expansif, dan eksploitatif. Sehingga menjadikan rakyat akan semakin kuat setiap
waktunya untuk bersatu menghancurkan imperialisme menuju perubahan peradaban
masyarakat yang adil dan sejahtera.
Kerapuhan imperialisme, telah ditandai oleh beberapa krisis yang
dialami di tubuh imperialisme itu sendiri. Di tahun 1997-1998, imperialisme
mengalami krisis hebat dengan ditariknya secara besar-besaran saham oleh para pelaku
ekonomi besar dunia seperti George Soros, Joseph Stiglitz
dan Jeffrey Sachs sebagai pemilik saham terbesar di
lembaga saham dunia (the fed) yang terletak di Wall Street AS tempat dimana
berbagai lembaga keuangan dunia beroperasi. Penarikan saham tersebut
dikarenakan oleh terjadinya pergolakan rakyat di seluruh dunia atas kemunduruan
taraf kehidupan rakyat khususnya di beberapa negara asia dimana negara-negara
tersebut telah terikat secara ekonomi politik oleh kepentingan imperialisme
melalui berbagai skema forum kerjasamanya. Indonesia merupakan salah satu
negara yang menjadi dampak dari krisis imperialisme tersebut, sehingga menyebabkan
di tahun tersebut terpuruknya rupiah yang ditutup
pada level Rp 4.850/dollar AS pada tahun 1997, meluncur dengan cepat ke level
sekitar Rp 17.000/dollar AS pada 22 Januari 1998, melahirkan gelombang besar
pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana pengangguran melonjak ke level yang belum
pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen
lebih dari angkatan kerja, serta total utang luar negeri per Maret 1998 yang bertambah
menjadi 138 milyar dollar AS. Hal
inilah yang menandakan bahwa negara Indonesia secara ekonomi-politik tunduk dan
ketergantungan atas dominasi imperialisme pimpinan AS. Ketika imperialisme
mengalami krisis maka mau tidak mau, akan dipaksa setiap negara yang menjadi
bonekanya menanggung krisis 2 kali lipat dampaknya. Intervensi tersebut semakin
dimuluskan dan diintesifkan melalui skema-skema kerja sama investasi
ekonomi, transaksi kapital finance, dan
perdagangan bebas dalam ikatan forum dunia dan regional WTO, World Bank, ADB,
IMF, APEC, dan lain-lain. Melalui kaki tangan imperialisme di dalam negeri yang
sengaja diciptakan, menjadikan Indonesia tunduk atas segala kepentingan AS
dalam menghisap segala sumber daya alam dan manusia Indonesia.
Di
Tahun 2008, imperialisme dibawah dominasi AS kembali mengalami krisis yang
sungguh hebat. Krisis yang hingga saat ini belum menemukan titik terang atas
penghisapannya terhadap rakyat, diakibatkan oleh over-produksi atas barang-barang teknologi tinggi,
elektronik dan senjata sehingga menyebabkan depresi ekonomi dunia yang berat hingga
sekarang. Dampak krisis ini telah menghantarkan perusahaan-perusahaan besar
dunia pada kebangkrutannya, mengeringkan likuiditas lembaga-lembaga keuangan
(Per-Bankkan) besar dunia, menghamburkan dana publik dalam jumlah besar dan
secara langsung memerosotkan ekonomi dunia ke lembah stagnasi.
Overproduksi atas barang-barang komoditas
merupakan penyebab utama krisis yang tidak akan bisa diselesaikan oleh sistem
kapitalisme. Barang-barang komoditas produksi massal yang dihasilkan semakin
menumpuk di tengah perkembangan pasar yang semakin menyempit dan merosotnya
daya beli rakyat. Situasi ini membuat negeri-negeri imperialis memaksakan
liberalisasi perdagangan melalui berbagai skema seperti WTO maupun perjanjian
perdagangan bebas (FTA) bilateral maupun regional agar kepentingan imperialis
bisa mengikat. Selain ekspor barang komoditas, imperialis juga berkepentingan
atas ekspor kapital supaya terhindar dari pembusukan kapital.
Berbagai paket kebijakan penyelamatan
dilakukan oleh pemerintah negara-negara imperialis melalui skema dana talangan
(bail-out) dan dana stimulus sebagai bentuk subsidi keuangan terhadap
perusahaan-perusahaan besar yang dibiayai dengan menggunakan dana publik untuk
menyelamatkan kerakusan dan kesalahan yang telah mereka perbuat hingga naraca
keuntungan perusahaan-perusahaan besar kembali stabil, pasar saham kembali
bekerja dan bisnis berjalan seperti biasa (bussiness as usual).
Sementara itu, Negara sebagai alat kepentingan klas telah benar-benar
menjalankan fungsinya melayani borjuis besar dunia dan kaki tangannya. Namun,
skema dana talangan (Bail-out) dan dana stimulus yang selalu menjadi solusi
utama (andalan) dalam menyelesaikan krisisnya, sejak fase perkembangan dari
system kapitalisme hingga zaman Imperialisme saat ini, upaya tersebut tidak
pernah terbukti mampu menyelesaikan krisis yang dideritanya.
Krisis susulan pasca krisis keuangan 2008-2009 yang
menimpa perusahaan-perushaan besar kini menjelma krisis utang yang menimpa
negeri-negeri besar seperti AS dan Uni Eropa seperti Yunani, Portugal, Spanyol,
Italia, Irlandia, dan Hongaria. Krisis utang ini meliputi masalah pembengkakan
utang publik yang telah melewati batas wajar karena melebihi PDB suatu negeri
dan masalah ancaman gagal bayar (default). Pembengkakan utang yang
melebihi PDB secara pasti menandakan kebutuhan yang lebih besar dari kemampuan
produktif ekonomi nasional suatu negeri. Masalah pembengkakan utang ini tidak
hanya sebatas membebani publik, namun resiko gagal bayar bisa menyeret
negeri-negeri pemberi utang (kreditur) ke dalam krisis keuangan yang semakin
dalam.
Krisis utang publik seperti yang kini dialami
oleh AS dan negeri-negeri di wilayah Uni Eropa telah membawa dampak serius
terhadap moneter, perbankan, kemerosotan ekonomi, naiknya jumlah pengangguran
dan kemiskinan. Kemerosotan ekonomi yang menimpa dunia sekarang ini menandakan
ketidakberdayaan seluruh negeri imperialis (G-8) beserta institusi keuangan
dunia bentukan imperialis (IMF, Bank Dunia, EOCD, ADB). Kebijakan fiskal dan
moneter yang telah mereka terapkan untuk mengatasi krisis keuangan 2008 justeru
telah memperdalam krisis sistem produksi, keuangan, perdagangan imperialis dan
sekarang melahirkan krisis utang.
Dalam situasi demikian, Imperialisme terus
menimpakan beban tersebut diatas pundak Rakyat diseluruh dunia dengan berbagai
skema penghisapan yang dibentuknya. Melalui perjanjian-perjanjian dan kerjasama
baik bilateral maupun multilateral, skema-skema tersebut dititipkan kepada
Rezim boneka yang telah dibentuknya untuk diimplementasikan dan dijalankan
secara maksimal di Negara-negara yang berada dibawah dominasinya, terutama
Negara-negara Setengah jajahan dan setengah feudal seperti Indonesia. Bahkan,
terhadap Negara-negara yang mengambil posisi berhadap-hadapan atau melakukan proteksi
atas dominasi Imperialis didalam Negerinya, harus dihadapkan dengan Agresi dan
berbagai provokasi yang sudah pasti menyengsarakan Rakyat.
Ketertundukkan rezim pemerintahan SBY-Boediono dewasa ini, telah
membuktikan bahwa mereka beserta seluruh kroninya sungguh sangat setia kepada
kepentingan tuannya yakni imperialisme. Dari setiap regulasi di berbagai sektor
yang dilahirkannya selama 2 periode kepemerintahan tidak pernah menunjukkan
itikad baik untuk bisa merubah taraf kehidupan rakyat yang semakin terpuruk
kian harinya. Seluruh regulasi yang diciptakan sejatinya adalah perpanjangan
tangan dari kepentingan imperialisme untuk tetap merampas dan menghisap tenaga
kerja murah rakyat indonesia, bahan mentah yang berlimpah ruah di Indonesia,
serta keadaan pasar yang berpotensi dalam memperdagangkan seluruh hasil
produksi perusahaan-perusahaan besar milik mereka. Terlebih mengingat keadaan
imperialisme hingga saat ini sedang mengalami krisis akut yang berkepanjangan,
maka derajat penghisapan tersebut akan semakin tinggi dan penuh penderitaan
terhadap rakyat. Faktanya, di tahun 2011 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan Pembangunan Perluasan Ekonomi Indonesia. SBY mengintruksikan
kepada seluruh jajaran menterinya sebagai pelaksana langsung kebijakan tersebut
untuk dapat meningkatkan penanaman para investor besar baik dalam negeri maupun
luar negeri dalam mengeksploitasi seluruh kekayaan alam Indonesia, selain itu
melalui program tersebut SBY tidak segan-segan mencanangkan berbagai mega
pembangunan infrastruktur untuk menunjang segala aktivitas investasi ekonomi
dan perdagangan dalam bentuk pembangunan jalan tol lintas provinsi dan pulau,
bandar udara internasional, pelabuhan kontainer internasional, jembatan
penghubung selat, gedung-gedung bertingkat nan megah. Tidak hanya itu saja,
berbagai regulasi juga turut diperbaharui dan diubah agar dapat memuluskan dan
melancarkan mega proyek tersebut dari mulai UU yang berkenaan dengan
perdagangan bebas (Bea-Cukai),
pengadaan lahan, pemakaian hutan, kependidikan, pengupahan, dan sebagainya.
2. MP3EI Milik Imperialisme
Program MP3EI, bukan lah semata-mata program yang dicanangkan
untuk kemajuan ekonomi rakyat saat ini yang sedang mengalami keterpurukan.
Program ini hanya merupakan skema besar kapitalis birokrat di dalam negeri
untuk bisa mendorong dan menstimulus krisis imperialisme yang saat ini sedang
terjadi menemukan titik terangnya kembali. Khususnya di berbagai negara-negara setengah
jajahan setengah feodal seperti Indonesia, program-program stimultan tersebut
semakin nyata wujudnya.
Melalui MP3EI ini, pemerintah akan memfokuskan pembangunan
nasionalnya kepada pembangunan-pembangunan kawasan investasi sektor rill
seperti pembukaan perkebunan-perkebunan baru, pertambangan, dan
industri-industri rakitan dan setengah jadi. Pembangunan berbagai kawasan
startegis nasional yang dijadikan sebagai central perbisnisan, perdagangan, dan
aktivitas ekonomi lainnya. Selain itu terdapat juga berbagai mega proyek
pembangunan infrastruktur konektivitas perdagangan dan investasi ekonomi.
Berdasarkan Perpres No 32 tahun 2011, untuk menunjang mega proyek
MP3EI. Maka pemerintah membentuk komite yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan
proyek tersebut hingga tahun 2025 mendatang. Komite Percepatan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang dibentuk untuk bisa menanggung
jawapi setiap pelaksanaan mega proyek tersebut langsung diketuai oleh Presiden
SBY sendiri, serta terdapat sekitar 15 menteri dan wakil menteri yang menjadi
koordinator masing-masing koridor dan lintas sektor. Pada tahap awal pendataan,
komite telah berhasil melakukan pembagian beberapa koridor pulau di Indonesia
yang mempunyai masing-masing tema pembangunannya berdasarkan potensi dan arti
strategis di masing-masing wilayah, antara lain :
a.
Koridor 1 pulau sumatera sebagai pusat produksi dan pengolahan
hasil bumi dan lumbung energi nasional.
b.
Koridor 2 pulau jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional.
c.
Koridor 3 pulau kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan
hasil bumi dan lumbung energi nasional.
d.
Koridor 4 pulau sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil
pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pertambangan nikel nasional.
e.
Koridor 5 pulau bali-nusa tenggara sebagai pintu gerbang
pariwisata dan ketahanan pangan nasional.
f.
Koridor 6 pulau papua-maluku sebagai pusat pengembangan pangan,
perikanan,energi, dan pertambangan nasional.
Data validasi terakhir tahun 2013 dari website resmi KP3EI, nilai
investasi untuk pembangunan kawasan prioritas investasi mencapai sekitar 2000
triliun dan untuk pembangunan infrastruktur sekitar 1881 triliun. Alokasi
anggaran tersebut disepakati bersumber dari APBN, BUMN, dan swasta serta
mengusung skema PBAS (Performance Based
Annuity Scheme) yaitu skema finansial untuk pembangunan-pembangunan mega
proyek yang alokasi anggarannya di dapat dari pemotongan berbagai anggaran
sektor publik selama 5-10 tahun berturut-turut. Skema ini pernah diterapkan
lebih dulu dibeberapa negara setengah jajahan setengah feodal seperti India
yang berhasil mencukupi nilai investasi sekitar US 750 juta untuk pembangunan 8
jalan tol lintas provinsi.
Di Sumatera Utara sendiri, program MP3EI telah mulai memasuki
tahapan pengadaan lahan pembangunan (Ground
Breaking) di berbagai proyek investasi maupun pembangunan infrastruktur
serta kawasan strategis. Bahkan beberapa proyek pembangunan sudah memasuki
tahapan finalisasi seperti Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang dibangun
diatas lahan seluas 1.365 Ha dengan nilai investasi sekitar 4 triliun.
Berdasarkan klasifikasi pembangunan MP3EI, untuk provinsi sumatera utara
terdapat berberapa jenis pembangunan antara lain :
a.
Pembangunan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Medan, Binjai, Deli
Serdang, Tanah Karo. Proyek ini dipertegas kembali oleh Perpres no. 62 tahun
2011 tentang kawasan megapolitan Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanah Karo
(Mebidangro). Perkembangan terakhir di tahun 2013, program tersebut telah
diteruskan melalui RTRW Provinsi Sumut yang telah ditanda tangani oleh Gubsu.
Mebidangro nantinya sesuai dengan pembacaan kondisi di masing-masing daerah
berdasarkan potensi alam dan strategisnya, akan menjadi wilayah pusat
perbisnisan, perdagangan, metropolitan, agropolitan, pelayanan jasa, dan
berbagai wisata rekreasi buatan diatas lahan seluas 301.697 ha dari 4
kabupaten/kota Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Tanah Karo.
b.
Pembangunan Kawasan Prioritas Investasi yang terdiri dari
pembangunan investasi sektor rill yakni pembangunan pertambangan emas di
tapanuli selatan oleh PT. Agincourt Resource dengan nilai investasi sekitar 7
Triliun dan pembangunan pertambangan timbal dan seng di dairi oleh PT Dairi
Prima Mineral dengan nilai investasi sekitar 4,5 Triliun. Selain itu untuk
pemangunan infarstruktur konektivitas ekonomi terdapat beberapa pembangunan
besar yang telah menjadi prioritas ground breaking sampai tahun 2015 nanti
diantaranya yaitu; pembangunan pelabuhan internasional (hub port container) di kuala tanjung batu bara yang akan dibangun disepanjang
6 km bibir pantai kuala tanjung dengan nilai investasi sekitar 6 Triliun;
pembangunan kawasan ekonomi khusus (gudang penampung bahan mentah) sei mangke
simalungun diatas lahan seluas 2000 Ha dengan nilai investasi sekitar 0,63
Triliun; pembangunan PLTU pangkalan susu dengan nilai investasi sekitar 4
triliun; pembangunan rel kereta api ganda sepanjang 27,9 km yang menghungkan
antara Medan-Kualanamu dengan nilai investasi 878 miliar; pembangunan jalan tol
Medan-Binjai sepanjang 15,8 km dengan nilai investasi 2 triliun; pembangunan
jalan tol Tebing Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat sepanjang 178 km, dengan nilai
investasi 13 triliun; pembangunan jalan tol Lubuk Pakam –Tebing Tinggi
sepanjang 43,5 km, dengan nilai investasi 6 triliun; dan masih banyak lagi
pembangunan-pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam setiap RTRW
masing-masing kabupaten/kota yang kearah program MP3EI seperti berbagai
pembangunan fly over di beberapa tempat di kota medan, pelebaran jalan,
pembangunan mall, pusat perbisnisan medan (CDB), dan sebagainya.
Di sisi
lain sektor kebudayaan, sesuai dengan rencana penyuksusesan program MP3EI,
dibutuhkan SDM atau tenaga kerja sebanyak 5.837.938 jiwa di seluruh koridor
pembangunan. Sedangkan Di sumatera sendiri dibutuhkan tenaga sebanyak 1.738.477
jiwa. Mengingat kebutuhan tersebut, kemendikbud telah merencanakan berbagai program
pembangunan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan MP3EI dan
perubahan sistem kependidikan yang telah ada. Program tersebut seperti penguatan
kursus, penguatan sekolah menengah kejuruan, pembangunan akademi komunitas di
tiap kabupaten dan kota, pembangunan perguruan tinggi pendidikan dan
politeknik. Di sumatera utara konsentrasi tenaganya disediakan dari kampus USU
dan Politeknik Medan. Di USU, fakultas teknik dijadikan sebagai coordinator pelaksana
koridor I sumatera MP3EI, gejala-gejala tersebut dapat dirasakan diberbagai
lembaga pendidikan, seperti di USU sendiri pernah terjadi 3 penggabungan
jurusan (jurusan ilmu tanah, sumber daya pertanian, ilmu hama) menjadi 1
jurusan agroteknologi untuk mendukung proses produksi perkebunan yang
membutuhkan tenaga dari 3 study jurusan tersebut. Sementara di politeknik Medan
sejak tahun 2012 dibuka program vokasi dengan study konstruksi jembatan,
konstruksi bangunan, konstruksi jalan tol, dll. Selain itu untuk mendukung
program MP3I akan dibangun Perguruan Tinggi riset sebanyak 10-20 universitas di
seluruh Indonesia.
Secara fungsional, kesemua program-program tersebut sejatinya bukanlah
merupakan kebutuhan representatif dari rakyat. Bagaimana tidak, saat ini rakyat
masih terbelenggu dengan minimnya fasilitas perekonomian untuk mencukupi segala
kebutuhan dasarnya baik itu luas lahan petani yang sampai saat ini masih
berkutat seluas 0,5 Ha, upah buruh yang sampai saat ini jauh dari kelayakan,
serta masih banyaknya para pemuda dari segala tingkatan pendidikan yang masih
terjebak dengan momok pengangguran tetap disebabkan tidak adanya lapangan
pekerjaan yang tersedia. Lantas mengapa jalan tol yang begitu panjang, bandar udara-pelabuhan
yang begitu luas, serta perkebunan dan pertambangan energi besar dibangun???
Tidak lain pembangunan tersebut adalah semata-mata untuk kemudahan kepentingan
imperialisme dalam mengeksploitasi segala potensi SDA dan SDM yang ada di
Indonesia dengan memamfaatkan kaki tangannya yang berwujud tuan-tuan tanah dan
para kapitalis birokrat.
3. Program MP3EI – Kemerosotan Taraf
Kehidupan Rakyat.
Berbagai program pembangunan MP3EI baik investasi sektor rill
maupun infrastruktur konektivitas telah dicanangkan oleh pemerintah. Program
tersebut telah menyita berbagai aset yang ada di Indonesia baik itu secara
financial maupun non financial. Tetapi kenyataannya program tersebut bukanlah
solusi atas segala persoalan ekonomi, sosial, dan budaya kehidupan rakyat.
Program MP3EI sampai saat ini berdasarkan laporan validasi KP3EI
untuk berbagai program pembangunannya di tahun 2013-2017 di provinsi sumatera
utara khususnyya telah menyita sekitar 310.062 Ha. Angka tersebut akan terus
bertambah seiring dengan semakin
gencarnya pendataan berbagai potensi yang terdapat di masing-masing daerah.
Kondisi tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah telah membiarkan kondisi
rakyat yang sedang terpuruk kehidupannya bahkan ironisnya pemerintah ikut ambil
bagian dalam menghancurkan taraf kehidupan rakyatnya. Padahal sejatinya rakyat
Indonesia saat ini sangat membutuhkan lahan, untuk bisa bekerja dalam mencukupi
segala kebutuhan hidupnya. Maka dengan digulirkannya program pembangunan MP3EI,
harapan rakyat dalam memperbaiki kehidupannya akan menjadi mimpi di siang
bolong sebab penggusuran akan terjadi dimana-mana dan lahan produksi rakyat
akan semakin mengecil bahkan hilang sama sekali. Hal ini merupakan proses
peningkatan pengangguran terhadap rakyat, dan kondisi tersebut dengan sengaja
diciptakan agar tenaga produktif Indonesia dapat dibayar murah oleh para
pemodal besar yang membuka lapangan pekerjaan. Belum lagi dengan semakin
meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, maka akan meningkatkan tindak
kriminal di masyarakat sebab kondisi pengangguran akan menyebabkan tingkat
depresi dan frustasi rakyat bertambah tinggi dalam persoalan ekonomi.
Sementara di lain sisi, dengan adanya program MP3EI tersebut yang
akan menjadi ancaman besar terhadap hilangnya berjuta-juta lahan produksi
rakyat. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan semakin gencarnya proses
liberalisasi oleh pemerintah terhadap setiap sektor rakyat dengan cara
pemangkasan subsidi publik diberbagai sektor sehingga berdampak kepada naiknya
tarif berbagai fasilitas publik seperti naiknya harga tarif dasar listrik
sekitar 20% di tahun 2013, naiknya harga BBM sekitar 45%, naiknya biaya
pendidikan tinggi sekitar 30%-100%, semakin minimnya jaminan kesehatan rakyat
melalui program BPJS yang akan segera diterapkan di tahun 2014 mendatang,
naiknya tarif penggunaan air bersih (pdam), ditiadakannya pupuk bersubsidi
terhadap petani, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut relevan dengan skema
yang dipakai oleh pemerintah dalam pembiayaan pembangunan MP3EI di setiap
koridor dengan mengalokasikan dana dari berbagai anggaran publik untuk mendanai
semua pembangunan khususnya dalam program MP3EI. Maka oleh karena itu, esensi
dari program MP3EI yang telah dicanangkan oleh rezim boneka SBY-Boediono adalah
sama sekali bukan merupakan program untuk bisa memperbaiki kehidupan ekonomi,
sosial dan budaya rakyat saat ini. Melainkan sebaliknya program tersebut hanya
akan berdampak kepada semakin merosotnya taraf kehidupan rakyat Indonesia.
Ketertundukan pemerintah (kapitalis birokrat) yang sengaja diciptakan oleh imperialisme
melalui kaki tangannya di dalam negeri terhadap keadaan imperialisme yang saat
ini sedang mengalami krisis hebat menyebabkan rakyat Indonesia akan semakin
terpuruk kondisi kehidupannya. Mau tidak mau rakyat akan terus dipaksa dan
menjadi korban melalui berbagai regulasi-regulasi yang dilahirkan oleh rezim
kapitalis birokrat atas kepentingan tuannya imperialisme pimpinan AS untuk bisa
menjalankan roda penghisapannya kembali berputar dari kemacetan panjang karena depresi
pasar.
Rakyat harus bersatu melawan dominasi imperialisme, feodalisme,
dan kapitalis birokrat untuk bisa keluar dari segala persoalan yang dihadapinya
saat ini. Bangkitkan, Organisasikan, dan Gerakkan !!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar