Brosur
Propoganda:
HUT RI Ke-68
Belajar dan
Berjuang Untuk Mengabdi Pada Kemerdekaan Sejati Rakyat Indonesia
Salam
Demokrasi!
Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar dan
teristimewa di dunia yang letaknya sangat strategis. Berdasarkanlaporan
Indonesia melalui konferensi PBB pada Tahun 1987, ada sekitar 17.508 pulau
dan 5 pulau besar yang membentang dari Sabang sampai Merakau. Sehingga
posisi ini sangat mempengaruhi percaturan dunia baik itu di bidang
ekonomi,politik serta sosial-budaya. Indonesia kaya akan sumber daya alam
yang melimpah ruah pula. Hasil lautnya, darat, tambang, hutan tak ternilai
hargannya. Sementara jika dilihat dari sumber daya manusianya, Indonesia
menempati urutan keempat terbanyak penduduknya di dunia, yang dihiasi akan
keanekaragaman suku, agama, ras, yang membuat negara Indonesia
menjadi sempurna.
oleh karena itu pula, kolonial asing tertarik
untuk menguras/menghisap sumber kekayaan alam, manusia di negeri ini. Alhasil,
Rakyat Indonesia terjajah beratus-ratus tahun lamanya oleh Belanda
dan dilanjutkan oleh fasis Jepang. Namun Rakyat Indonesia bukanlah rakyat yang
bertipe lemah dan tunduk ditindas. Revolusi Borjuis Agustus 1945
adalah puncak dari pergolakan yang membakar kesadaran massa rakyat sejak awal
abad ke-17, dan pergolakan yang paling massif sejak awal abad 20. Rakyat
Indonesia berhasil mengusir penjajahan langsung atau menghancurkan pemerintahan
jajahan yang ada di Indonesia. Akan tetapi gagal
membebaskan diri sepenuhnya dari cengkeraman Imperialis, karena masih
bercokolnya kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik mereka di Indonesia, terutama
melalui komprador-kompradornya [1]di dalam negeri.Kemudian lahirlah
pertanyaan yang paling mendasar atas keadaan objektif hari ini, Apakah
benar Indonesia sudah merdeka baik secara politik, ekonomi, sosial dan budaya
di HUT RI Ke-68 ? Tentu ini bisa terjawab jika kita mengerti akan makna
kemerdekaan secara hakiki yakni Merdeka dan berdaulat atas negaranya sendiri
yang mempunyai identitas nasional yang bebas dari belenggu Imperialis AS dan
feodal[2] serta sekaligus
mengukuhkan identitas kebangsaan yakni identitas masyarakat yang mandiri dan
bersatu secara teritori, ekonomi, bahasa, dan karakter nasional.
Akan tetapi secara historis kemerdekaan revolusi borjuis [3]tahun 1945 sampai dengan tahun 2013 yang
telah mencapai usia ke-68, tentu mejadi sebuah ceremonial bagi kemerdekaan yang
dirayakan oleh rezim boneka beserta tuan tanah di Indonesia. karena dibalik
kemerdekaan tersirat dalam perjanjian-perjanjian kompromis dahulu oleh founding
father dengan pihak musuh. Indonesia resmi menjadi negara
Setengah Jajahan melalui kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949
yang ditandatangai oleh Hatta dan Sjahrir. Melalui KMB tersebut, imperialisme
menemukan klik reaksioner dalam negeri yang memberikan banyak keuntungan secara
ekonomi, politik, budaya dan kemiliteran bagi imperialisme serta
menimbulkan kerugian di pihak rakyat Indonesia. Secara ekonomi, perjanjian KMB
telah memberikan jaminan terhadap keberlangsungan kepentingan-kepentingan
imperialisme di Indonesia, terutama dari upaya-upaya nasionalisasi. Secara
politik, perjanjian KMB telah menempatkan Indonesia sebagai anggota negara
persemakmuran di bawah kaki imperialisme Belanda yang sekarang pada
kekuatan Imperialis AS. Demikian pula secara kemiliteran, imperialisme
mendapatkan keuntungan karena tidak harus berhadap-hadapan secara langsung
dengan kekuatan bersenjata rakyat yang akan memakan biaya dan menimbulkan
kerugian besar di pihak mereka. Dominasi imperialis di Indonesia melahirkan klas
borjuis besar komparador, klas borjuis perpanjangan tangan yang dengan setia
melayani kepentingan imperialis, atau kerap disebut Neokolonialisme.[4] Demikian
pula Revolusi Agustus 1945 gagal menghancurkan kekuatan feodalisme. Justru
feodalisme lah yang menjadi basis sosial bagi imperialis agar bisa
mempertahankan syarat-syarat hidupnya yaitu tersedianya bahan mentah, tenaga
kerja murah, tempat pemasaran, dan eksport capital untuk keuntungan industri
mereka.
Dominasi Imperialisme khususnya AS di Indonesia
semakin nyata pasca naiknya Jenderal Soeharto sebagai rezim boneka Imperialisme
pimpinan AS. Selama pemerintah Soeharto, negeri-negeri Imperialis menancapkan
dominasinya di Indonesia dengan cara mengeruk sumber daya alam Indonesia baik
yang di daratan dan perairan, mengeksploitasi tenaga kerja Indonesia dan
menjadikan rakyat Indonesia sebagai konsumen dan pasar bagi produk barang dan
jasa milik negeri-negeri Imperialis. Untuk melanggengkan kepentingan hal tersebut,
rezim boneka Soeharto pun melakukan berbagai macam tindakan kekerasan,
pelanggaran HAM dan represif terhadap gerakan rakyat baik, buruh, tani,
mahasiswa yang mencoba menuntut hak-hak demokratis mereka. Walaupun
rezim boneka Soeharto yang memakan jutaan korban jiwa untuk memuluskan
kepentingan Imperialis telah tumbang (Menurut Komandan; Resimen Para
Komando Angkatan Darat/RPKAD Sarwo Edhie, Hampir 3 juta rakyat dibantai) untuk
membangun Rezim boneka Soeharto). Namun ironi, di bawah tampuk kepemimpinan
rezim SBY semakin menjadi-menjadi melakukan penindasanya terhadap rakyat
Indonesia. Sejak periode I sampai ke-II, SBY telah mengambil
kebijakan dengan menaikkan harga BBM sebanyak 4 kali. kemudian memperpanjang
kontrak karya dengan PT Freeport, menjual blok Cepu kepada PT Exxon Mobile
Indonesia, memberikan isyarat pada Total E&P untuk memperpanjang.
Berdasarkan Badan Pemeriksaan Keungan (BPK) Negara perusahaan asing
menguasai 70 persen pertambangan migas, 75 persen tambang batu bara, bauksit,
nikel, timah dan 85 persen tambang tembaga dan emas [5](tentu
itu realese dari pemerintah, pasti di lapangan akan jauh dari data tersebut).
kemudian melakukan perampasan tanah kepada tani untuk perkebunan kelapa
sawit secara besar-besaran, pemerintah juga tidak mampu melindungi
keselamatan bagi buruh migran. Sedangkan persoalan lain menggabungkan
anggaran pendidikan dengan gaji-tunjangan bagi guru, dosen dan karyawan sehingga
pendidikan yang mahal bahkan secara ekstrem liberasasi di dunia pendidikan
dengan adanya UU PT. Ditambah Kawasan Ekonomi khusus, MP3EI, UU Pengadaan
Tanah, UU Ormas dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang merugikan
rakyat Indonesia.
HUT RI Ke-68
& Wajah Kusam Pendidikan Indonesia
Yang perlu diingat bahwa salah-satu tujuan Indonesia
menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa
seperti yang termaktub dalam pembukaan alinea ke 4. Tentunya untuk mewujudkan
cita-cita tersebut harus dapat dijamin oleh negara atau dalam hal ini
pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas
hidup, kebudayaan, taraf berpikir, ilmu pengetahuan dan peradaban rakyat
Indonesia. Pemerintah harus dapat mendayagunakan sumber daya alam yang dimiliki
oleh Indonesia untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya
menciptakan tenaga kerja-tenaga kerja ahli yang mampu mengembangkan
perekonomian, teknologi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Namun dengan adanya keberadaan rezim boneka Imperialis
pimpinan AS yakni SBY-Boediono yang disokong dengan para borjuasi komprador dan
kapitalis birokrat selalu membuat rakyat Indonesia masuk dalam ke lubang lumpur
kenistaan. Hal ini ditandai dengan masih tinggi angka kemiskinan, masih
rendahnya akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, mahalnya biaya
pendidikan, tidak meratanya dan minimnya persebaran fasilitas pendidikan,
tinggi angka buta huruf, tinggi angka putus sekolah, tingginya angka
pengangguran terbuka dan masih banyak lagi. Dari berbagai persoalan yang
dihadapi oleh rakyat Indonesia di sektor pendidikan ditentukan oleh keadaan
atau kondisi obyektif yang dihadapi oleh rakyat Indonesia.
Tingginya angka kemiskinan di desa [6]tentunya
akan berpengaruh dengan kualitas dan akses pendidikan bagi masyarakat Pedesaan.
Apalagi dengan minimnya fasilitas seperti, gedung, ruang kelas, laboratorium
dan perpustakaan. Diperparah lagi dengan adanya pungutan-pungutan baik yang
terjadi di pendidikan dasar dan menengah, angka putus sekolah yang ada di
pedesaan semakin tinggi. Tingginya angka putus sekolah di pedesaan juga
dipengaruhi oleh besarnya nominal biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh
keluarga di petani di pedesaan. Biaya pendidikan ini biasanya meliputi dalam
hal ini ongkos perjalanan sang anak, biaya pakaian, biaya alat tulis dan
pungutan atau biaya pendidikan di Indonesia. tentunya persoalan kemiskinan
di perkotaan akan melahirkan permasalahan sosial yang lebih kompleks. Semantara Kemiskinan
yang terjadi di perkotaan diperburuk penduduk desa yang melakukan
urbanisasi. Urbanisasi penduduk desa ke kota, dikarenakan di pedesaan tidak
terdapat lapangan pekerjaan (hilangnya akses atas tanah karena monopoli) yang
mampu memperbaiki nasib atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemiskinan yang
terjadi di perkotaan pun, mendorong terjadinya banyak persoalan sosial seperti
tingginya angka kriminalitas, tingginya angka pengangguran, maraknya kegiatana
anti sosial, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan mereka yang bekerja
sebagai buruh atau pekerja kasar atau kuli bangunan-pasar tidak mendapatkan
upah yang layak atau mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tentu penerapan
upah murah inilah yang menjadi faktor utama selain praktek komersialiasi
pendidikan bagi masyarakat miskin di perkotaan sangat rendah sekali peluangnya
untuk mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Sektor pendidikan yang harusnya menjadi tanggung jawab
negara untuk meningkatkan sumber daya manusia demi kesejahteraan rakyat
Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan konstitusi UUD 1945 beserta
pasalnya sebagai pedoman Negera RI Merdeka, sudah menjadi sebatas khiasan yang
diinjak-injak dengan liberalisasi di dunia pendidikan khususnya pendidikan
tinggi Indonesia. tentu dengan adanya kebijakan UU Dikti secara terbuka
negara menyerahkan pendidikan tinggi pada kepentingan Imperialis atau
pemilik modal untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari dunia
pendidikan tinggi. Manifestasi dari UU PT bisa dilihat dari sistem pembayaran baru
yakni UKT yang hakekatnya bertujuan menaikkan “Uang Kuliah Tinggi” serta
berbagai kerjasama kampus dengan tuan tanah baik lokal ataupun besar yang
menjadikan kampus sebagai investasi dan kedok sosial untuk menguasai lahan di
Indonesia. bahkan kerjasama Imperialis AS dengan Indonesia melalui pendidikan
tinggi semakin massif dan membahayakan. Kerjasama sama penelitian, kurikulum,
pergantian pelajar/dosen Indonesia-AS, program American Corner, merupakan
skema untuk transformasi budaya Imperialisme demi kepentingan penguasan atas
ekonomi, politik dan budaya di Indonesia. selain itu Imperialis AS menganggap
bahwa sektor pendidikan di Indonesia sangat menarik untuk mendapatkan untung
yang besar bagi perusahan-perusahan raksasa AS yang sedang mengalami krisis
berkepanjangan.
Dengan kondisi sedemikian rupa, tentunya kita harus
menuntut hak-hak demokratis rakyat Indonesia pada umum dan mahasiswa di pada
khususnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkampanyekan persoalan yang
dihadapi oleh rakyat kepada massa luas bahwa penyebabnya berasal dari sistem
setengah jajahan dan setengah feudal yang dijalankan oleh rezim boneka
SBY-Boediono bersama borjuasi komprador. Hal ini ditujukan untuk membangkitkan
kesadaran massa luas untuk berjuang mendapatkan hak-haknya dan juga ajang untuk
memblejeti kebusukan rezim SBY Boedino yang hanya membuat airmata dan darah
rakyat Indonesia terus mengalir tiap detiknya.
Dalam rangka
memperingati HUT RI ke 68 dan Hari Buta Aksara, kita menuntut kepada rezim
SBY-Boediono untuk:
1.
Pendidikan
Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Pada Rakyat
2.
Sekolah
Gratis, Kuliah Murah, UU PT-UKT Dibatalkan
3.
Hentikan Liberalisasi,
komersialisasi, Privatisasi di Dunia Pendidikan (Junk WTO,APEC))
4.
Berikan
kesejahteraan bagi guru, dosen dan karyawan dengan pos anggaran yang terpisah
dari anggaran pendidikan
5.
Sediakan
Sarana dan Fasilitas pendidikan yang memadai
6.
Berantas
Korupsi di dunia Pendidikan
7.
Berantas
buta huruf di Indonesia(Menjelang Hari Buta Aksara 8 September)
8.
Menciptakan dan
Perluas Lapangan Pekerjaan Bagi Rakyat Indonesia
9.
Berikan Upah
Layak Bagi buruh dan Hentikan PHK
10.
Hentikan
Monopoli dan Perampasan atas Tanah
Demikianlah
bahan propoganda untuk Menyambut HUT RI Ke-68. Sambut Hari
kemerdekaan dengan Semangat Pelayanan Massa di kampus-kampus menuju Kota sampai
ke Desa-desa!
Merdeka
Tanda Tanya (?) Atau Merdeka Tanda Seru (!) Semua ada ditangan kita!
Jayalah
Perjuangan Rakyat Indonesia !
Jayalah
Front Mahasiswa Nasional !
Pimpinana Pusat
Front Mahasiswa Nasional (FMN)
L. Muh. Hasan Harry Sandy Ame
Tidak ada komentar:
Posting Komentar