KEPENTINGAN JAHAT IMPERIALISME DI BALIK APEC

KEPENTINGAN JAHAT IMPERIALISME DI BALIK APEC

13 Agustus 2013 pukul 16:28

“Krisis dunia yang berkepanjangan di tubuh imperialis, sejak tahun 2008 sampai saat ini telah menjadi sangat akut dan kronis, memaksa mereka untuk lebih mengintensifkan dan memasifkan penghisapan atas rakyat di negara-negara jajahan maupun setengah jajahan-setengah feodal demi menjaga sistem monopoli ekonominya agar tetap mencengkram dunia dengan cara memaksa dan merangkul setiap negara hijau agar duduk dan tunduk dalam skema jahat dan palsu organisasi-organisasi internasional buatan imperialis, salah satunya yaitu Asia Pasific Economy Coorperation (APEC)”

Pada tahun 1989 melalui inisiatif negara-negara imperialisme di wilayah asia dan pasific seperti AS, China, Rusia, Australia, dan Kanada, mendeklarasikan sebuah organisasi kerja sama ekonomi dan perdagangan di wilayah asia dan pasific yaitu Asia Pasific Economic Coorperation. Organisasi yang beranggotakan 21 negara asia dan pasific ini merupakan forum kerja sama berbagai negara di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Sampai saat ini, APEC telah berhasil melaksanakan 20 kali pertemuan tingkat tinggi atau KTT APEC di berbagai negara anggotanya. Namun pada tahun 1994 di bogor merupakan catatan penting dalam perjalanannya, melalui pertemuan 21 anggota APEC telah menyetujui target pencapaian dalam kerja sama perdagangan dan investasi atau yang lebih dikenal sebagaiBogor Goals. Sehingga kemudian kesepakatan tersebut menjadi mainset setiap negara termasuk Indonesia untuk dapat menjalankan sistem ekonomi liberal.

Ditinjau dari segi demografis, APEC merupakan organisasi yang besar karena menaungi penduduk sekitar 2,7 milyar jiwa. Empat belas dari 21 Ekonomi Anggota APEC merupakan 40 Ekonomi pengekspor terbesar di dunia, sementara sembilan anggota APEC tercatat sebagai anggota G20. Selain itu, setiap tahun Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri lain hadir dalam pertemuan-pertemuan APEC. Kehadiran para Pemimpin dan Menteri APEC tersebut selama ini juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan pembahasan masalah-masalah bilateral dan regional. Para pimpinan negara tergabung dalam leadership APEC yang menjalankan rapat setiap 1 tahun sekali. Rapat tahunan APEC merupakan hasil dari penilaian dari Senior Oficial Meeting (SOM) yang kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan APEC oleh leadership.

Sampai saat ini APEC telah berperan penting dalam setiap agenda perdagangan multilateral. Di tahun 1994, APEC memberikan kontribusi signifikan bagi terselesaikannya Putaran Uruguay di bawah perundingan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) serta berhasil menyepakati target kerja sama ekonomi dan perdagangan bersama seluruh anggota APEC yang termanifestasi dalam Bogor Goals. Keberhasilan ini telah mendorong terbentuknya organisasi perdagangan dunia WTO. Kini, forum kerja sama APEC dipandang sebagai salah satu arena kunci guna mendorong terselesaikannya Putaran Doha.

Mekanisme kerja APEC bermuara pada para Pemimpin Ekonomi APEC yang melakukan pertemuan setahun sekali dalam APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM). Di bawah itu, para Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan APEC berkoordinasi dalam APEC Ministerial Meeting (AMM) menggariskan arah kerja sama kawasan. Hasil kesepakatan para Pemimpin Ekonomi dan Menteri APEC tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh para Pejabat Tinggi (Senior Officials) APEC untuk dilaksanakan oleh para pengambil kebijakan dan kelompok ahli masing-masing Ekonomi yang bertemu dalam berbagai Komite dan Kelompok Kerja di APEC. Di sisi lain para pengusaha-pengusaha monopoli besar diberbagai negara anggota APEC ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan sektoral APEC khususnya dibidang usaha dan bisnis. Hal ini terlihat dengan adanya APEC Bussines Advisory Council (ABAC) yang beranggotakan 6 orang dari setiap negara, terdaftar dalam struktur organisasi APEC langsung dibawah AELM.

Di tahun 2013 ini, Indonesia menjadi kepanitian dan keketuaan pertemuan tahunan APEC atau KTT APEC ke 21 yang diselenggarakan mulai bulan Desember 2012-Oktober 2013 di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Manado, Medan, Bali. Keinginan yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk dapat menjamu para tamu luar negerinya, disikapi langsung oleh Presiden SBY melalui Keppres No. 22/2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI tahun 2013. Bahkan untuk memaksimalkan rangkaian kegiatan KTT APEC ke 21 di Indonesia, Presiden langsung menunjuk para kabinet menteri serta para kepala aparat keamanan Indonesia seperti Panglima TNI dan Kapolri untuk menjadi panitia demi terselenggaranya pertemuan tersebut.

Dalam rangkaian pertemuan KTT APEC tahun 2013 ini, Indonesia telah menyiapkan 12 sektor kerja sama yang akan dipromosikan dalam pertemuan awal APEC di Senior Meeting Office mulai bulan Januari-Juli 2013 di 3 kota besar di Indonesia (Jakarta-Surabaya-Medan). 12 sektor tersebut adalah  (1) mendukung sistem perdagangan multilateral dengan memastikan tercapainya hasil konkrit pada pertemuan tingkat Menteri WTO di Bali pada bulan Desember 2013; (2) pengembangan konektivitas Indonesia; (3) pembangunan dan investasi infrastruktur; (4) peningkatan daya saing global untuk sektor UMKM dan perempuan; (5) peningkatan kesejahteraan petani; (6) pengembangan model sistem kesehatan yang berkelanjutan; (7) mengarusutamakan isu-isu kelautan; (8) pengembangan produk berbasis pertanian untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan; (9) memfasilitasi kesiaptanggapan personel bencana alam; (10) mendorong kerja sama pendidikan lintas batas; (11) mendorong fasilitasi perjalanan untuk wisatawan; (12) dan hal-hal lain berkaitan dengan pengembangan kapasitas Indonesia dalam perdagangan internasional serta memastikan bahwa pasar internasional tetap terbuka bagi ekspor Indonesia. Pada pertemuan SOM III di Medan tanggal 22 Juni – 6 Juli 2013 telah disepakati 18 sektor kerja sama dan 12 diantaranya adalah kesemua sektor yang dipromosikan Indonesia diatas. Dan dipastikan 18 sektor tersebut akan di teruskan pada pertemuan WTO bulan desember mendatang di Bali.

Kemudian apa sebenarnya mamfaat organisasi APEC bagi seluruh rakyat Indonesia ?? Hal ini patut menjadi perhatian kita bersama sebagai pihak yang menjadi objek dalam  setiap kerja sama multilateral negara.

Mamfaat APEC ???

Ditengah krisis imperialisme yang berkepanjangan sampai saat ini, sangat berdampak kepada turunnya indeks perkembangan ekonomi di berbagai negara-negara imperialis. Bahkan di beberapa negara Eropa seperti Yunani dan Cyprus telah terjadi krisis moneter akut yang mengakibatkan negara tersebut coleps. Tingkat pengangguran terus meningkat setiap tahun, diantaranya seperti Inggris, Jerman, dan Perancis angka pengangguran meningkat sampai 7,89 % tahun 2012 . Sementara itu banyak rakyat yang semakin hari semakin banyak turun ke jalan untuk menolak pemotongan dan pencabutan subsidi-subsidi publik seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dll. Ini tidak lain dikarenakan oleh ketimpangan ekonomi yang diciptakan oleh imperialisme telah menurunkan kemampuan ekonomi rakyat, sehingga barang-barang yang setiap hari mereka hasilkan tidak mampu lagi terserap oleh konsumen dan membusuk.

Untuk dapat keluar dari krisis ekonominya, imperialisme semakin giat mencari cara demi menyelamatkan modal dan sistem monopoli mereka. Oleh karena itu mereka terus mencari negara-negara topangan yang dapat dijadikan lahan penyelamat dari krisis akut imperialisme. Pemerintahan dalam negeri diciptakan menjadi penghamba kepada sistemnya agar penghisapan mereka tetap aman dan terkendali. Dalam mengelabui rakyat atas penghisapannya, imperialisme menciptakan berbagai lingkaran organisasi dalam kedok kemanusiaan dan kesejahteraan manusia, namun esensinya adalah untuk dapat lebih mengintensifkan dan memasifkan penghisapannya atas kehidupan rakyat. APEC sebagai organisasi internasional buatannya, semakin digunakan untuk dapat memonopoli pasar dan sumber daya alam di berbagai wilayah negara anggota demi meraup keuntungan sebesar-besarnya guna menyehatkan kembali krisis yang terjadi di tubuh imperialisme itu sendiri.

APEC adalah organisasi internasional yang fokus dalam kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, serta investasi. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa sejak APEC pertama kali dideklarasikan tahun 1989 sampai saat ini telah banyak berperan dalam hal perdagangan yang mencakup dua poros bagian wilayah dunia Asia-Pasifik. Artinya APEC secara prinsip mempercayai pembangunan ekonomi nasional dan dunia sangat bergantung kepada perdagangan luas menembus batas setiap negara. Hal ini terbukti dalam berbagai aturan-aturan yang telah disepakati dalam 4 prinsip organisasi APEC, yang salah satunya adalah menekankan kepada setiap anggota APEC untuk dapat memangkas setiap faktor penghambat alur perdagangan baik rill maupun non rill. Bahkan APEC juga menegaskan dalam menuju ekonomi berkembang dan maju haruslah terlebih dahulu menerapkan liberalisasi di setiap sektor masyarakat.

Dengan prinsip ekonomi liberal maka secara otomatis kegiatan ekonomi negara hanya terpusat terhadap investor-investor dan pemodal-pemodal besar dalam dan luar negeri. Kegiatan ekonomi rakyat secara mayoritas akan mengecil dan menjadikan keadaan sosial ekonomi rakyat terus mengalami penurunan kian waktu. Akibatnya menciptakan ketimpangan ekonomi yang signifikan dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Data CEDS menunjukkan angka koefisien gini di Indonesia terus meningkat dari tahun 1990 yaitu 0,29 dan di tahun 2002 menembus angka 0,59 dan di 2010 terus meningkat. Hal yang paling dominan disebabkan oleh tersingkirnya kegiatan ekonomi rakyat dari lahan produksinya seperti perampasan tanah oleh perusahaan-perusahaan swasta dan negara, upah buruh yang semakin jauh dari standar kelayakan, penggusuran pedagang kaki lima, serta menyempitnya lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyat.

Pemusatan atau pemonopolian lahan produksi oleh segilitir pemodal (borjuasi nasional dan borjuasi besar komperador) serta tuan tanah di dalam negeri terus semakin menggila mengingat Indonesia yang bergabung dalam keaanggotaan APEC wajib mejalankan prinsip dalam organisasi APEC yaitu menjadikan perdagangan makro dan investasi menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi berkembang di tahun 2010 dan ekonomi maju di tahun 2020 (Bogor Goals). Sehingga imperialisme dapat terus meraup keuntungan melalui pengeksploitasian sumber daya alam (pertambangan, energi, dan mineral), tenaga kerja murah, pemasaran yang menjanjikan mengingat populasi Indonesia merupakan terbesar ke-4 di dunia. Untuk lebih memuluskan penghisapannya, APEC di tahun 2004 semakin giat mengintervensi setiap kebijakan pemerintah dalam hal reformasi struktutal birokrasi di bidang Undang-Undang, tata kelola publik dan perusahaan, kebijakan persaingan dunia usaha, dan penguatan infrastruktur hukum ekonomi. Hal tersebut jelas mengancam hak ekonomi rakyat dimana pemodal asing dan dalam negeri akan semakin beringas mengambil secara paksa lahan ekonomi rakyat baik upah, tanah, dan kerja.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya serta memiliki jumlah populasi yang cukup besar, menjadikan negara ini sebagai tanah surga bagi perusahaan-perusahaan monopoli besar dunia untuk dapat memamfaatkanya. Maka tak heran jika tahun 2013 ini pertemuan APEC diselenggarakan di Indonesia, selain watak dari pemerintahannya yang tunduk kepada kepentingan asing juga tersedianya berbagai potensi untuk kepentingan penghisapan mereka. Sehingga rakyat terus semakin dijadikan korban atas  kesakitan dan kerakusan sistem imperialisme pimpinan AS.

Rakyat Indonesia semakin dijadikan tidak produktif dengan pembatasan-pembatasan  fasilitas dan modal oleh negara. Kondisi ini sengaja diciptakan agar rakyat benar-benar menjadi konsumen aktif atas barang-barang yang mereka produksi setiap harinya. Disisi lain keran investasi asing terus dibuka lebar agar perusahaan-perusahaan besar mereka dapat meraup keuntungan lebih dengan tenaga kerja murah di Indonesia serta semakin banyaknya lahan ekonomi yang bisa dikuasai untuk dieksploitasi oleh mereka.

Oleh karena itu APEC sebagai organisasi perdangangan dan investasi internasional tidaklah merupakan organisasi yang bertujuan untuk memajukan taraf ekonomi rakyat melainkan sengaja diciptakan untuk menjadi poros dari skema penghisapan  imperialisme atas rakyat diberbagai negara jajahan dan setengah jajahan. Harapan kesejahteraan yang mereka gembor-gemborkan adalah sebuah kebohongan besar untuk mengelabui segenap rakyat Indonesia. Maka dari itu mari kita kampanyekan bersama bahwa organisasi internasional APEC merupakan organisasi yang sama sekali tidak berguna untuk mensejahterakan perekonomian rakyat saat ini. Malah sebaliknya organisasi ini adalah ancaman besar bagi kehidupan rakyat Indonesia ditengah krisis ekonomi yang semakin parah. JUNK APEC!!!!