Tentang Front Mahasiswa Nasional

Dasar perjuangan FMN

Sejarah FMN

Front Mahasiswa Nasional, organisasi yang sedang kita bangun, yang kini sedang mengepakkan sayapnya dan bercita-cita menjadi organisasi alat perjuangan mahasiswa, dibangun oleh historis yang panjang. Dalam organisasi kita, hanya sedikit anggota yang mengetahui sejarah dialektika perjalanan FMN. Pengetahuan tentang dialektika panjang FMN yang belum diketahui secara merata di organisasi ini, menimbulkan tidak semua anggota mampu mencatat secara komprehensif kelemahan-kelemahan dan kemajuan-kemajuan apa saja yang telah didapatkan oleh FMN selama ini. Praktek yang selama ini sangat kaya dari FMN masih berserak-serak, belum terkumpul secara sistematis menjadi sebuah catatan yang komprehensif. Harapannya dengan sedikit paparan ini kita mampu berpikir kongkrit dari materi yang kongkrit dalam praktek organisasi ke depannya.

Atas dorongan itulah, Pimpinan Pusat FMN kembali mengumpulkan berbagai catatan sejarah dalam bentuk apa pun untuk disajikan menjadi sebuah catatan praktek berorganisasi dan berjuangnya para mahasiswa yang tergabung dalam FMN sejak dulu. Dengan segala keterbatasan data, memori dan praktek, dengan segala kerendahan hati, kami persembahkan untuk seluruh anggota FMN, tanpa bermaksud  mendongeng atau menggurui, tapi untuk menjelaskan  apa saja catatan yang bisa diambil dari praktek perjuangan gerakan mahasiswa, khususnya FMN. Yang positif tentu akan kita ambil, pertahankan, bahkan kita kembangkan. Yang buruk kita buang jauh-jauh, dimengerti agar tidak terjadi untuk kedua kalinya. Berusaha mengenalkan kepada anggota tentang materi yang sedang bergerak menuju cita-citanya.  

FMN, dalam jejak langkahnya, pernah mengalami surut, stagnasi, sampai pasang. Bagaimana FMN bergerak dalam fase demi fase, dan catatan apa saja yang bisa kita ambil, marilah kita simak.

a.      Fase Membangun Embrio Pergerakan Nasional (1995 -1997)

Akhir tahun 80-an, setelah kelompok studi tidak mampu lagi menjadi wadah yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan melawan tirani rezim, para mahasiswa yang berpikir patriotis dan demokratis kemudian mentransformasikan bentuk organisasinya dan berhimpun dalam wadah serikat-serikat mahasiswa. Akhir tahun 80-an hingga awal tahun 90-an adalah masa dimana serikat-serikat mahasiswa muncul sebagai alternatif bentuk organisasi yang maju pada waktu itu.

Dalam skala nasional tercatat, beberapa organisasi mahasiswa pernah terbentuk waktu itu, diantaranya adalah Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), yang muncul dengan identitas nasionalnya. Namun, umur kedua organsiasi ini tidak bertahan lama seiring dengan dialektikanya. Di luar konsolidasi organisasi nasional tersebut, masih banyak berserakan organisasi gerakan mahasiswa tingkat lokal ataupun kampus. Organisasi yang berserakan dan di luar konsolidasi FAMI dan SMID inilah, beberapa diantaranya kemudian membentuk jaringan nasional pada tahun 1995. Jaringan nasional inilah yang merupakan embrio dari terbentuknya pokja Forum Mahasiswa Nasional.

Di masa rezim otoriter Soeharto, serikat-serikat tersebut semuanya menggunakan langgam kerja semi-legal, yaitu menggabungkan antara kerja bawah tanah atau tertutup dengan kerja legal. Langgam ini dipandang cocok dengan situasi obyektif rezim yang represif. Bekerja tidak hanya mengorganisir mahasiswa, tapi juga sekaligus rakyat. Untuk perjuangan dan kampanye terbukanya, dibentuklah komite-komite aksi. Komite-komite aksi mahasiswa inilah, harus diakui, merekalah yang mengambil peranan memperjuangkan kepentingan mahasiswa di kampus dan rakyat secara luas, bahkan menggulingkan rezim otoriter Soeharto. Dapat kita lihat dengan letupan–letupan perjuangan yang terjadi di beberapa daerah, seperti aksi anti kenaikan biaya angkot yang berujung pada tewasnya 2 mahasiswa di Makassar tahun 1996, di Bandung dan Jakarta aksi Golput pada pemilu 1997, aksi anti SDSB, aksi anti Suharto di Jerman, dan berbagai aksi rakyat lainnya seperti pemogokkan buruh, anti penggusuran, aksi solidaritas petani Kedung Ombo, dan lain sebagainya.

Di bawah bayang-bayang rezim militeristik Soeharto, kemudian terbangun kesadaran akan pentingnya alat perjuangan mahasiswa berskala nansional. Serikat–serikat mahasiswa di berbagai kota kemudian menjalin kontak dan meningkatkan pembicaraan untuk membangun organisasi mahasiswa nasional. Dimulai dari pertemuan–pertemuan informal, diskusi antara pimpinan serikat, aksi bersama, dan serangkaian kegiataan bersama. Hingga pada akhirnya tahun 1997 lahirlah nama Forum Mahasiswa Nasional (FMN) sebagai identitas dari pokja yang dibangun.

b.      Fase Menghimpun Kekuatan untuk Berjaringan (1997-1998)

Tahun 1997 merupakan tahun bersejarah bagi FMN. Pada tahun ini, di Bandung berkumpul perwakilan komite aksi mahasiswa dari lima kota, yaitu dari Bandung, Yogyakarta, Malang, Jombang dan Surabaya.

Dari lima kota inilah, kemudian lahir kesepakatan untuk membentuk sebuah jaringan nasional gerakan mahasiswa yang kemudian disebut dengan Forum Mahasiswa Nasional (FMN). Ditunjuk Zulkarnaen atau yang akrab dipanggil Ijul (dari Bandung) sebagai koordinator FMN. Program yang dibuat waktu itu masih sebatas bagaimana membuat kurikulum pendidikan bersama, komunikasi antar kota dalam hal pendidikan kader, serta mengajak komite aksi dari kota lain untuk bergabung dalam FMN.

Tidak jarang kita mendengar pertanyaan dari anggota di era sekarang, jaringan FMN sudah ada sejak tahun 1997 dengan berbasis komite-komite aksi mahasiswa yang ikut ambil peranan aktif dalam penggulingan rezim Otoriter Soeharto, namun mengapa FMN tidak muncul identitasnya atau terlihat kepemimpinannya terhadap gerakan massa mahasiswa ketika itu. Seperti dijelaskan diatas,  FMN ketika itu secara hakekat masih sebatas jaringan antar kota. Masih sebatas forum komunikasi. Belum mempunyai kesamaan platform politik. Selain itu kepemimpinan organisasi yang dibentuk (yang disebut Pokja FMN) belum secara efektif menjalankan kepemimpinannya kepada kota-kota.

Kota-kota masih menggunakan platformnya sendiri-sendiri. Masih menggunakan identitasnya sendiri-sendiri. Dengan demikian, meskipun komite-komite aksi yang tergabung dalam jaringan FMN berperan aktif dalam membuka keran demokratisasi di era Soeharto, namun harus diakui pula, FMN belum tampil untuk memimpin gerakan massa mahasiswa Indonesia pada waktu itu.

Tahun 1998 Koordinator FMN diganti oleh Adul, perwakilan dari Bandung. Usaha menarik kota-kota baru untuk bergabung dalam FMN terus dilakukan. Hasilnya Serikat Mahasiswa Bandar Lampung (SMBL) tahun 1998 bergabung dalam FMN kemudian disusul dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram (FKMM) kota Mataram pada tahun 1999, Dan Front Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (FMKR) Palembang tahun 2000 bergabung dalam FMN. Kita ucapkan salut untuk pokja nasional waktu itu yang berhasil mengembangkan basis jaringan FMN.

                   

c.       Fase Membagun Kesatuan Pandangan dan Kemudian Pecah lagi (1999-2000)

Kota demi kota bergabung dalam FMN, dari hari-ke hari semakin bertambah.

Namun oleh karena mekanisme organisasi yang tidak memberikan saluran kritik secara terbuka atas praktek yang berbasis persatuan, maka tahun 1999 FMN mengalami perpecahan di beberapa basis. SMBL yang bergabung pada tahun 1998 mengundurkan diri pada tahun 1999. Di tahun yang sama Serikat Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR) yang merupakan basis pokja FMN di Yogyakarta mengalami perpecahan hingga berujung bubarnya SMKR. Perpecahan juga diikuti oleh Forum Studi Ekonomi politik (FORSTEP) Malang mengalami hal yang sama. Begitu juga dengan Komite Mahasiswa untuk Perjuangan Rakyat (KMPR) Jombang, satu basis kampus mengundurkan diri.  Dan beberapa kader Serikat Mahasiswa untuk Perjuangan Rakyat (SMPR) Surabaya mengundurkan diri. 

Saluran mengkritik yang sangat kurang dan minimnya keterbukaan, telah memunculkan kecurigaan-kecurigaan antar kader, antar basis kampus, bahkan antar kota. Subyektifisme diutamakan dan persatuan organisasi yang dilandasi untuk kepentingan perjuangan bersama di nomorduakan. Komunikasi dan konsolidasi antar kota berjalan dengan lemah. Di masa inilah, FMN semakin tidak nampak dalam dinamika gerakan mahasiswa. Dibilang hidup namun tidak memperlihatkan gerakannya, dibilang mati pun tidak mau. Ini menjadi catatan penting untuk kita ke depan agar jangan terjadi lagi dikemudian hari.

d.      Fase Membangun Kembali Semangat Berorganisasi untuk Maju (2000-2002)

Keadaan organisasi yang mengalami kemunduran di tahun 1999, melahirkan refleksi di banyak kader. Keinginan untuk membangun organisasi nasional tetap tertanam dalam diri kader di beberapa kota. Tanggal 31 Oktober 2001, di Bandung diadakan pertemuan pokja nasional FMN (Forum Mahasiswa Nasional) yang dihadiri oleh tujuh kota, yaitu : Lampung, Bandung, Yogyakarta, Solo, Jombang, Surabaya, dan Malang. Palembang dan Mataram tidak dapat hadir dalam pertemuan ini. Dari pertemuan ini ditunjuk Willy Aditya sebagai koordinator pokja FMN. Dari sinilah, sekali lagi ditekankan tentang perlunya membangun kembali organisasi skala nasional, setelah beberapa tahun mengalami stagnansi akibat perpecahan dalam organisasi. Dalam pertemuannya mulai digagas kembali prasyarat organisasi gerakan mahasiswa. Pertemuan ini selangkah lebih maju dari pertemuan-pertemuan sebelumnya karena sudah mulai dirancang prasyarat kuantitas dan kualitas FMN sebagai organisasi gerakan mahasiswa.

Tahun 2001, FMN mempunyai jaringan mahasiswa di Solo, Organisasinya bernama Merapi. Namun dalam perjalanannya Merapi ini tidak berkembang, bahkan mengalami banyak kemunduran. Aktifitas organisasinya tidak berjalan, hingga akhirnya Merapi bubar dengan sendirinya. Masalah utamanya adalah, pertama, di intern Merapi sendiri, yaitu para pemimpin organisasinya – karena ada problem subjektif — kurang mengkonsolidasikan pada kadernya. Kedua, problem arahan set-up organisasi yang lemah waktu itu. Di satu sisi FMN memberikan prasyarat kuantitas dan kualitas organisasi gerakan, namun disaat yang sama FMN waktu itu kurang memberikan panduan bagaimana mencapai prasyarat yang dimaksud, khususnya untuk basis baru yang belum punya tradisi membangun organisasi gerakan mahasiswa, seperti Merapi Solo.  Tahun 2001, di Yogyakarta dibuat modul pendidikan pertama nasional untuk menset-up organisasi. Modul pendidikan nasional dibuat secara bersama-sama untuk menyamakan pemahaman tentang peran posisi mahasiswa, garis perjuangan, hingga langgam pembangunan dan pengembangan organisasi di semua kota. Modul inilah yang kemudian digunakan secara nasional, menyatukan pemahaman tentang berorganisasi dan berjuang secara nasional.

Selanjutnya di kota yang sama, pada November 2002, diadakan Workshop Pembangunan Organisasi Nasional yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan kota FMN, yaitu Padang, Palembang, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Purwokerto, Malang, Surabaya, Jombang, dan Mataram. Workshop diadakan di tengah keinginan yang semakin kuat untuk membangun organisasi massa berskala nasional yang memiliki kepemimpinan dan garis perjuangan yang tegas. Diadakan untuk menyampaikan kegelisahan dari kader-kader di semua kota atas praktek berorganisasi dan berjuang yang telah dijalankan. Di sinilah wacana mempersiapkan FMN menjadi sebuah organisasi massa (ormas) berskala nasional, yang menjadi alat perjuangan legalnya mahasiswa mengemuka. Selanjutnya, berpegang pada hasil workshop, sedikit demi sedikit dilakukan penyamaan langgam kerja dan standar pembangunan organisasi. Hasil workshop menjadi rujukan bagi pembangunan organisasi di kota-kota. Mulai tahun 2002 pula, pengenalan identitas Forum Mahasiswa Nasional di seluruh jaringan kota-kota dilakukan. Pengenalan simbol dan identitas ini memang tidak terjadi secara merata, namun secara bertahap dimulai dari organisasi tingkat Kota dengan nama Komite Kota.

Tetapi, ditengah semangat untuk merapatkan barisan dalam satu kepemimpinan, ternyata ide-ide maju tersebut masih mendapatkan ganjalan. Di Bandung, terjadi perpecahan organisasi tingkat kampus, yaitu KA-Unpad. Mereka yang memilih berada dalam barisan maju FMN menyatakan keluar dan menyatakan membubarkan KA-Unpad (walaupun tidak berhasil), dan sisanya adalah yang merasa bahwa KA-Unpad adalah organisasi yang harus tetap eksis. Kasus ini tidaklah terlepas dari campur tangan alumni yang merasa dengan adanya FMN maka kepentingannya akan terganggu. Berbagai macam alasan dikemukakan diantaranya bahwa FMN berideologi Marxisme-Leninisme, prinsip Sendem yang diterapkan adalah Sentralisme “Diem-diem”, dan hubungan dengan Pemuda. Perpecahan ini menyadarkan kita pada suatu teori, bahwa persatuan adalah relatif dan perjuangan adalah mutlak!

e.       Fase Bersatu dalam Satu Barisan (Mei-Desember 2003)

Kongres Pendirian atau yang sering kita sebut dengan Founding Kongres FMN tanggal 18 Mei 2003, di Balai Rakyat Utan Kayu Jakarta adalah satu tonggak kemajuan gagasan, dimana semangat perjuangan nasional mulai dipatri dalam diri anggota-anggota FMN.

Tidak ada lagi perjuangan yang bersifat lokalistik dan terpecah-pecah. Seluruh komponen organisasi menyadari bahwasanya perjuangan nasional adalah kunci, dan bergabung dalam organisasi berskala nasional adalah jawaban dari kebuntuan pergerakan mahasiswa.

Inilah sumbangsih terbesar Pengurus Komite Pusat FMN saat itu yang harus dihargai.  Kita angkat topi untuk keberhasilan tersebut. Kolektif Komite Pusat FMN telah mengakhiri sekian banyak konsolidasi organisasi menjadi satu klimaks, yaitu dideklarasikanya FMN sebagai organisasi massa mahasiswa yang bersifat terbuka bagi seluruh massa mahasiswa Indonesia. Terlepas dari proses yang dilakukan memang belum secara demokratis, tapi kepeloporan ide dan kepemimpinan yang dibentuk waktu itu, mampu menangkap satu keresahan dikalangan anggota. Sebanyak 700 anggota FMN dari berbagai kota hadir dalam Kongres Pendirian organisasinya dan kemudian 740 orang anggota mengikuti aksi Nasional perdana FMN di Jakarta, di tempat pimpinan pusatnya berada. Seluruh tenaga, pikiran serta dana dicurahkan oleh seluruh anggota FMN. Bahu-membahu dari hampir semua kota, mereka datang langsung untuk mewujudkan satu keinginan membangun organisasi massa mahasiswa berskala nasional. Betapa progresif dan patriotiknya anggota dan kesadaran yang bergelora mendapatkan organisasi yang mereka tunggu.

Pada Founding Kongres itulah, semua level organisasi dilebur dalam satu identitas Front Mahasiswa Nasional, tidak ada lagi Forum Mahasiswa Nasional, tidak ada lagi FMKR Palembang, SMBL di Lampung, FIM Bandung, KIBLAT Yogya, KMPR Jombang, SMPR Surabaya, SAMUDRA Malang, maupun FKMM di Mataram. Semua menggunakan satu identitas organisasi dan berada di bawah kepemimpinan yang sama, yaitu Komite Pimpinan Pusat FMN.

Dideklarasikannya FMN sebagai ormas skala nasional, berarti pula merubah bentuk organisasi serta langgam organisasi. Tidak lagi menggunakan langgam semi legal seperti yang dulu pernah digunakan. Hubungan mahasiswa dengan pemuda dalam “satu kamar” yang dulu melekat pada langgam FMN mulai ditata dan dirapikan. Sudah tidak ada lagi langgam “satu kamar” pemuda dan mahasiswa. Sejak Founding Kongres FMN, yang ada adalah bertemunya program perjuangan FMN dengan organisasi yang lainnya, yaitu program FMN untuk menarik dukungan dari sebanyak-banyaknya organisasi ataupun individu dalam perjuangannya, serta program solidaritas atau dukungan terhadap perjuangan rakyat, dari mulai buruh, tani, kum miskin kota, perempuan, dan rakyat tertindas lainnya di Indonesia.

Pasca Founding Kongres semua anggota bersemangat, bergairah dan bangga terhadap organisasinya. Anggota FMN terus bertambah, basis semakin meluas, di Jakarta, Jambi dan  Lamongan telah berkibar bendera FMN. Semangat ini dirasakan diseluruh Kota FMN. Hanya saja memang ada kelalaian dari kalangan pimpinan FMN saat itu dalam kerangka bagaimana langkah selanjutnya agar semangat yang mulai muncul ini segera diartikulasikan lewat aturan-aturan berorganisasi yang baik.

Rakernas I FMN pasca Founding Kongres 2003, lebih banyak ditekankan pada perbaikan-perbaikan organisasi paska Kongres. Ada memang beberapa mekanisme yang mulai diterapkan seperti penggunaan nama Konferensi, instruksi bahwasanya pengurus harus tinggal disekretariat organisasi, dll. Beberapa seruan nasional juga berjalan dengan mulus ini sebenarnya pertanda bahwasanya organisasi mulai mengarah pada kemajuan.

Setiap materi pasti akan mengalami kontradiksi. Begitu juga dengan FMN. Pasca Founding Kongress, ternyata masih banyak kontradiksi–kontradiksi internal yang mengarah pada perpecahan. Hal ini terjadi di beberapa kota. Di Bandung, 19 anggota FMN Komite Kampus IAIN SGD akhirnya keluar dari FMN setelah sebelumnya mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) Kampus. Dalam KLB tersebut dihasilkan sebuah keputusan pembubaran organisasi FMN di kampus IAIN, kembali kepada organisasi lama yaitu ALAM-IAIN, 19 orang anggota menyatakan mengundurkan diri, dan mengganti koordinator Kampus (saat ini, hanya tersisa dua orang anggota di IAIN). Suatu hal yang sangat mengejutkan dan menyesakkan dada untuk kehilangan kawan-kawan yang telah sama-sama berjuang membangun organisasi ini. Pada saat itu, ketidaksepakatan dengan mekanisme FMN yang dinilai terlalu sentralistik dan menegasikan segi demokratisnya menjadi faktor pemicu keluarnya mereka. Alasan tentang orientasi juga mengemuka, yaitu bahwa FMN diarahkan pada satu cara berpandang yang sama, pada satu ideologi yang sama, yaitu Marxisme-Leninisme. “Faktor eksternal” juga ternyata berperan dalam kasus ini. Beberapa alumni kampus IAIN juga turut “bermain” dan memprovokasi anggota. Walaupun demikian harus dengan bijak kita akui, Ini adalah buah dari belum adanya mekanisme yang baku dan pasti di dalam FMN, serta pemahaman tentang ormas yang berbeda-beda, sehingga masih mengalami kesalahan yang sama. FMN Komite Kota Bandung juga belum secara tegas dan mengakar menancapkan kepemimpinannya terhadap anggota–anggotanya di kampus.

Permasalahan juga terjadi dalam internal Komite Pusat sendiri saat itu, seperti beberapa pengurus Komite Pusat yang sering tidak berada disekretariat sehingga praktis konsolidasi dan koordinasi organisasi menjadi tidak berjalan. Banyak program yang terbengkalai, Sekretaris Jenderal KP yang menyatakan mengundurkan diri serta berbagai masalah lainnya yang menyebabkan kepercayaan antara satu sama lain di internal pengurus menjadi memudar. Pekerjaan dilakukan sendiri-sendiri sesuai dengan bidang kerjanya. Prinsip kerja dan kontrol kolektif praktis tidak berjalan, kecurigaan satu sama lain tidak termediasi dalam ruang organisasi. Gunjang-ganjing perpecahan mulai terasa. Sampai terakhir menjelang rapat kerja nasional (rakernas) II FMN sempat terjadi konsolidasi akhir Komite Pusat yang tidak juga menemui titik temu. Semua bersikeras pada pendiriannya masing-masing. Persoalan ini muncul akibat tidak adanya mekanisme dan juga pimpinan yang mampu memberikan keteladanan bagi seluruh komponen organisasi imbasnya Kerja-kerja politik menjadi tidak sinergis dengan kerja organisasi.

Rakernas II FMN yang merupakan media (sementara dalam aturan organisasi yang lama) bertemunya pimpinan-pimpinan kota FMN dengan pimpinan pusat FMN untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan program di setiap level organisasi.

Namun ternyata Rakernas II FMN menjadi klimaks dan berubah fungsinya. Beberapa keputusan penting dilahirkan dalam Rakernasi II FMN yaitu Pendemisioneran Komite Pusat FMN dan Membentuk Badan Persiapan Kongres (BPK) untuk mempersiapkan Kongres Nasional I. Beberapa akar persoalan yang melatarbelakangi munculnya keputusan penting itu adalah :

1.      Kepemimpinan KP FMN dianggap tidak mampu lagi memimpin keberlangsungan FMN secara kolektif Program-program yang dirumuskan organisasi pada Rakernas I banyak yang tidak berjalan. Disamping itu juga friksi muncul di kalangan pimpinan FMN. Friksi antara Ketua dan Sekjend (yang saat itu pernah menyatakan mundur dari organisasi secara sepihak, kemudian kembali lagi), juga antar departemen yang begitu jelas dilihat sangat tidak solid oleh pimpinan-pimpinan kota yang hadir saat itu. Sampai ada salah satu pimpinan kota berucap “ bagaimana bisa memimpin organisasi secara nasional memimpin kolektifnya (pengurus KP) saja tidak mampu”. Hal diatas mencerminkan kesemrawutan FMN yang didasari pada persoalan mekanisme/konstitusi yang harusnya segera dibentuk setelah Kongres Pendirian FMN.

2.      FMN secara organisasi memang belum memiliki mekanisme organisasi yang  komprehensif. Semua mekanisme dibangun atas dasar kesepakatan. Pendemisioneran KP FMN jika dilihat dari logika kebiasaan organisasi memang kontroversial. Secara logika organisasi ada beberapa kekeliruan tentang tafsir pendemisioneran KP FMN dalam Rakernas, karena bukan wewenang Rakernas melakukan hal tersebut. Jika pertanyaan itu muncul maka kami BPK menjawab, “ Ya, itu adalah benar sebuah kekeliruan, tapi sah kemudain jika hal tersebut diputuskan oleh mayoritas perwakilan kota yang hadir di Rakernas II”. Keliru jika dilihat dalam medianya (Rakernas dalam hal ini). Dikatakan Sah karena selama ini Mekanisme dalam FMN lebih banyak mengutamakan kesepakatan-kesepakatan (termasuk juga jika kita lihat jujur bagaimana mekanisme KP dibentuk dan dikukuhkan bukan melalui mekanisme atau forum yang demokratis) dibandingkan dengan penerapan mekanisme yang ajeg. Dua sisi tersebut harus menjadi refleksi bagi kita semua agar tidak terulang lagi dikemudian hari. Maka itulah letak signifikansi Kongres Nasional.

f.       Fase Bertahan Menghadapi Terpaan Organisasi (Pasca Rakernas II FMN sampai dengan hari ini)

Persoalanya ternyata tidak selesai sampai disitu, Pasca Rakernas kembali terjadi ketegangan, kebingungan dari banyak anggota tentang beberapa putusan penting Rakernas. Di lain sisi organisasi-organisasi sekawan juga mulai mempertanyakan tentang beberapa persolan yang dialami FMN. BPK yang saat itu dipercaya menjadi pimpinan kolektif FMN (Komite tertinggi organisasi menuju Kongres Nasional) kemudian berinisiatif untuk menjawab berbagai keresahan anggota yang muncul (baik murni bingung ataupun penjelasan yang berbeda dari pihak lain). Karena faktanya memang beberapa Pengurus KP yang didemisioner terbukti melakukan provokasi terhadap sebagian pimpinan kota dan basis FMN lewat argumentasi yang menyesatkan tanpa bersedia melakukan Otokritik atas kepemimpinanya secara Obyektif dan Komprehensif atas dasar persatuan.

Tulisan yang diedarkan oleh Kawan Wily Aditya disatu sisi mengandung beberapa hal yang benar adanya, tapi yang dijadikan landasan melakukan kritik adalah berdasar pada subyektifisme (perasaan suka-tidak suka) dan tidak melibatkan seluruh pengurus KP yang lama. Ini berdasar ada pengakuan beberapa eks pengurus KP yang menyayangkan sikap tersebut. Ditambah lagi beberapa upaya yang dilakukan oleh Pengurus KP Demisioner mulai mengarah pada tindakan antagonistik yang mengarah pada perpecahan organisasi seperti :

1.            Penyebaran kritik dilakukan tidak lewat media resmi organisasi, dalam hal ini tidak disampaikan kepada BPK FMN ataupun milis organisasi sehingga kebingungan terjadi hampir diseluruh levelan organisasi.

2.            Beberapa pengurus KP demisioner tidak bersedia dikonsolidasikan dikota asalnya yang artinya melawan keputusan Rakernas ke II FMN yang menyatakan bahwasanya Pengurus KP Demisioner kembali dikonsolidasikan oleh Pimpinan Kota asalnya.

3.            Menolak undangan-undangan resmi dari BPK FMN untuk mencoba mengklarifikasikan beberapa hal dalam forum/media resmi organisasi untuk mencegah meluasnya persoalan yang sesungguhnya berbeda dari persoalan asalnya.

4.            Menyebarkan berbagai intrik, fitnah yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya kepada anggota-anggota FMN untuk melahirkan perasaan saling curiga, ketidak percayaan, sikap bermusuhan satu sama lain dikalangan FMN. Hal ini mengakibatkan berbagi kerusakan dalam organisasi akibat ketegangan dan sikap saling curiga dikalangan internal organisasi. Di beberapa kota nuansa ini amat terlihat dan dirasakan dan mengganggu jalannya kerja-kerja organisasi.

5.            Meluaskan pengaruh ketidakpuasannya, pesimisme dan tendensi untuk bertentangan dengan BPK dikalangan basis-basis organisasi dengan membangun sikap ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan BPK FMN

Imbas dari praktek yang dilakukan oleh beberapa mantan KP FMN demisioner, telah membuat FMN harus kehilangan satu komite kampus. FMN Komite Kampus UGM Yogyakarta, pada tanggal 3 Mei 2004 secara organisasi menyatakan keluar FMN. Kenyataan yang sebenarnya sangat disayangkan. Untuk semua mantan anggota FMN di UGM sana, berusahalah untuk terus berada di garis perjuangan massa. Suatu saat, jika garis perjuangan, garis organisasi dan program organisasi kita sama, pastilah kita akan bertemu kembali.

BPK berusaha sebijaksana mungkin atas dasar kapasitasnya mempersiapkan kongres Nasional FMN melakukan berbagai upaya konsolidasi organisasi. Karena BPK memandang sepanjang persoalan-persoalan yang dimunculkan tidak bersifat bertentangan dan antagonistik dengan kelangsungan FMN, kita akan menyerahkanya pada anggota untuk menilainya. Beberapa upaya dilakukan untuk mengkonsolidasikan kota-kota sekaligus berbagi informasi dengan pimpinan-pimpinan kota FMN, yaitu dengan :

1.      Menerbitkan Sebar Perlawanan sebanyak 2 edisi (didistribusikan ke semua Kota) yang berisi tentang sosialisasi keberadaan BPK dan persiapan-persiapan menuju Kongres serta panduan organisasi dalam merespons beberapa momentum penting.

2.      Mengisi pelatihan-pelatihan dan pendidikan di kota-kota (asistensi dan supervisi pendidikan) yang sebelumnya memang telah berencana untuk melaksanakan pendidikan. Sehingga beberapa masalah organisasi pasca Rakernas tidak menggangu agenda dari kota-kota yang telah direncanakan sebelumnya.

3.      Mendatangi langsung seluruh basis kota untuk memberi penjelasan secara komprehensif tentang beberapa hal yang menjadi persoalan organisasi atas dasar keterbukaan.

4.      Membangun komunikasi intens dengan kota-kota dengan segala keterbatasannya demi terus menjaga intensitas komunikasi dan kesatuan organisasi.

5.      Menyelenggarakan workshop organisasi di wilayah-wilayah sebagai media sharing BPK dengan para anggota.

6.      Memberikan panduan politik organisasi (walaupun seringkali terlambat dengan segala keterbatasanya atas respon-respon politik) sebagai jawaban tentang masalah kepemimpinan politik organisasi.

7.      Mempersiapkan pelaksanaan Kongres Nasional I FMN di Lampung

8.      Menyiapakan draft-draft materi bahasan Kongres untuk memudahkan pelaksanaan Kongres Nasional.

Demikian persiapan-persiapan Kongres yang dilakukan dengan segenap tenaga, pikiran demi ikhtiar membangun organisasi massa mahasiswa sejati yang nantinya diharapkan akan menjadi organisasinya massa mahasiswa. Walalupun harus diakui upaya mempersatukan tekad ini tidaklah mudah karena tidak hanya dikalangan pimpinan organisasi tapi juga pada seluruh anggota-anggota FMN. 

g.      Fase Ayo Maju, Membangun Organisasi Massa Mahasiswa sebagai Alat Perjuanganya Mahasiswa (Kongres Nasional I)

BPK FMN yang resmi mulai bertugas sejak tanggal 1 Januari 2004 berupaya semaksimal mungkin melakukan perbaikan-perbaikan dalam organisasi, dalam artian bagaimana kedepannya organisasi jauh lebih tertib secara mekanisme dan maju secara program maupun prakteknya. Tapi itu memang tidak sebanding dengan praktek kerja yang telah dilakukan oleh seluruh anggota FMN di nusantara. Besar harapan tidak hanya dari kalangan pimpinan-pimpinan organisasi tapi juga dari seluruh anggota FMN, bahwasanya Kongres Nasional I yang akan dilakukan akan menjadi tonggak sejarah bagi kemajuan organisasi dan perjuangan masa ke depannya. Menepis segala pesimisme, keragu-raguan yang sempat lahir menjadi satu tekad dalam bendera organisasi yang kita yakini akan mampu menjadi alat perjuangan seluruh massa mahasiswa Indonesia.

Kongres I FMN merupakan momentum bersejarah yang akan selalu dikenang oleh seluruh anggota. Momentum bersejarah ini dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2004 di Metro, Bandar Lampung. Lebih dari 200 orang utusan dari berbagai daerah ambil bagian untuk membantu mengelaborasikan pengalaman praktek di setiap kota cabang FMN. Beberapa agenda penting dibahas dalam Kongres, diantaranya : LPJ Komite Pusat, LPJ Badan Persiapan Kongres (BPK), pandangan umum cabang-cabang,  Perumusan program perjuangan dan AD/ART FMN, pemilihan Pimpinan Pusat beserta DPP FMN, yang kemudian diteruskan dengan melakukan rapat Pleno DPP FMN. Meskipun terdapat bebererapa pandangan yang berbeda di dalam forum Kongres, namun kesatuan menentukan garis perjuangan Demokratis Nasional menggema menginspirasi semangat didirikannya FMN sebagai alat perjuangan pemuda mahasiswa. Dalam Kongres ini dipilih komite pimpinan pusat baru yang akan memimpin organisasi secara nasional selama 2 tahun menuju Kongres selanjutnya, dimana Hersa Krisna Muslim ditunjuk sebagai Ketua FMN dan Seto Prawono ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal. Kepengurusan baru dengan formasi badan pimpinan baru yang membawa semangat baru FMN.

Periode 2004 – 2005 merupakan periode sosialisasi hasil-hasil dari Kongres I FMN. Garis Perjuangan Demokratis Nasional kesimpulan dari tesis masyarakat yang Setengah Kolonial dan Setengah Feodal telah memberikan spirit perjuangan yang lebih jelas bagi arah perjuangan organisasi, meskipun wacana soal garis ini teramat asing ditengah-tengah gerakan pada waktu itu. Tapi langkah untuk mengkonkritkan pandangan dan praktek Garis yang baru ini terus dilakukan. Upaya meletakkan garis ini menjadi bagian dari aktivitas anggota langkah – langkah progresif dilakukan, diantaranya yang paling menonjol pada periode ini dilaksanakannya Konferensi Pendidikan di Palembang. Pada Konferensi yang berlangsung selama 5 hari telah menghasilkan kurikulum baku pendidikan FMN dengan tahapan Pendidikan Penerimaan Anggota (PPA), Pendidikan Dasar Organisasi (PDO), dan Pendidikan Kepemimpinan Organisasi (PKO). Pendidikan sebagai pondasi tegakknya organisasi telah dilengkapi dengan kurikulumnya.

Pada periode ini pula FMN intensif untuk menjalin komunikasi dengan geakan rakyat di Internasional. Tahun 2005 FMN menghadiri pertemuan ILPS di Hongkong pada saat momentum kampanye anti WTO, dalam pertemuan ini juga FMN mengklarifikasi beberapa komunikasi yang tidak terjalin dengan baik yang sempat menyebabkan subjektivitas kawan-kawan gerakan Internasional terhadap FMN. Pada momentum yang penuh semarak perjuangan anti imperialisme, FMN resmi menjadi salah satu member ILPS di Indonesia, selain GRI, dan PERPENI. Selain itu komunikasi juga mulai terjalin baik dengan kawan-kawan Asiant Student Asociation (ASA).

Di Tahun 2006, FMN mengambil langkah maju dengan menyelenggarakan pendidikan pimpinan secara nasional. Untuk membangun pondasi organisasi dengan lahirnya pimpinan-pimpinan massa yang siap memimipin organisasi kedepan. Keberhasilan organisasi di peroleh pada periode ini, dimana berdirinya FMN di Cabang Medan dan Denpasar. 

h.      Kongres Nasional II

Kongres II FMN dilaksanakan pada bulan Agustus 2006, di Kota Lembang, Bandung – Jawa Barat. Di isi dengan Pandangan LPJ PP FMN periode sebelumnya mengambil tema “Pertahankan dan Kembangkan Keberhasilan yang Diraih, Perbaiki Kesalahan serta Kekurangan Untuk Memajukan Perjuangan Massa”, Front Mahasiswa Nasional sebagai Organisasi Massa Pemuda Mahasiswa. Gerakan Pembetulan sekali lagi di deklarasikan untuk memperbaiki langgam kerja organisasi, dimana semangat memajukan teori dan praktek, Bertalian erat dengan massa, serta Menjalankan Kritik Oto Kritik  bisa menjadi bagian dari keseharian anggota FMM di seluruh nasional. Pada akhirnya Kongres II ini menghasilkan resolusi-resolusi tentang pekerjaan politik dan Organisasi, program perjuangan, konstitusi, dan kepengurusan DPP FMN.

Pada Kongres II ini, bendera FMN dengan dasar merah dengan bintang warna emas 5 buah yang salah satunya bintang besar ditengah-tengah diganti dengan bendera warna dasar putih dengan tulisan FMN warna merah miring menuju ke satu bintang emas. Komite pimpinan pusat dengan fomasi baru dimana sebagai Sekretaris Jenderal pada waktu itu Ridwan Lukman.

Ditengah kepengurusan komite pimpinan pusat yang baru ini beberapa kemajuan diperoleh. Diantaranya berdirinya FMN di Pontianak, Makasar, Bojonegoro, Manado dan Bangka Belitung. Pada peiode ini beberapa kolektif DPP dan CA DPP FMN mengambil pilihan berani dengan menerjunkan dirinya di gerakan rakyat, dari 27 Anggota sebanyak 12 orang terjun membangun organisasi rakyat. Sebuah keberanian yang patut menjadi suri tauladan bagi kemajuan perjuangan demokratis nasional di Indonesia. Pada pleno V Jogjakarta Sekretaris Jenderal FMN digantikan oleh Nurshohib Anshary dengan formasi komite pimpinan pusat yang berubah juga. Dibawah kepemimpinan komite baru ini roda perjalanan organisasi sampai pada terlaksananya Kongres III FMN di Mataram.

i.        Kongres Nasional III

Kongres yang ke 3 FMN dilaksanakan di Mataram – NTB. Semangat baru dengan tema umum “Tegakkan Perjuangan Pemuda Mahasiswa Untuk Menyokong Sepenuhnya Perjuangan Buruh dan Tani dengan Memperkuat, Memperbesar Organisasi serta Memperluas Pengaruh Politik di Tengah Massa”. Dihadiri oleh 20 Perwakilan cabang diseluruh Indonesia (Medan, Jambi, Palembang, Lampung, Bangka Belitung, Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogjakarta, Wonosobo, Surabaya, Jombang, Malang, Denpasar, Mataram, Lombok Timur, Makasar, Palu, Manado, dan Pontianak).

Pada kesempatan ini dipilih formasi DPP baru yang selanjutnya memilih Nurshohib Anshary sebagai Koordinator DPP FMN dan juga Sekretaris Jenderal FMN.

Dengan demikian dasar perjuangan FMN lahir karena situasi penindasan yang semakin akut dalam sistem Setangah Jajahan dan Setengah Feodal (SJSF) di Indonesia. Bahwa persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa di dalam kampus dan persoalan sosial ekonominya mempunya akar persoalan yang sama dengan persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia hari ini. Bahwa persoalan di sektor pemuda-mahasiswa tidak pernah terlepas dari persoalan pokok rakyat indonesia atas dominasi imperialisme dan penindasan feodalisme. Maka hanya dengan besatu padu dalam gerakan rakyat yang berwatak patriotik, demokratik dan militan dalam satu garis politik anti imperialisme, anti feodalisme dan anti kapitalis birokrat, FMN akan tetap mampu berdiri dan menjadi barisan terdepan dalam memperjuangkan hak demokratis pemuda-mahasiswa dan rakyat Indonesia.